Counsellors at Law-Receiver / Administrator

Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Online di Era Pandemi

Agustus 06, 2021 Publications
Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Online di Era Pandemi
Dampak pandemi Covid-19 menjadi salah satu pengaruh mekanisme pekerjaan saat ini menjadi offline. Begitu pula dengan pemberkasan pekerjaan hukum. Bagaimana dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan sistem online saat ini?

Latar belakang tema webinar ini kami angkat dari kondisi Covid-19 yang saat ini sudah terjadi 1 tahun belakangan ini sehingga menjadi dampak perusahaan sampai perusahaan tersebut berhenti total akibat dari kebijakan pemerintah untuk membatasi lalu lintas manusia yang dulu kita kenal dengan istilah PSBB dan sekarang kita kenal dengan istilah PPKM bahkan sekarang pemerintah sudah menetapkan PPKM level 4 sampai dengan 2 Agustus 2021 dan kemungkinan akan diperpanjang, sehingga kondisi ini sudah pasti menyebabkan cashflow untuk perusahaan akan terjadi.

Dari satu sisi pendapat para pelaku usaha pasti terhambat bahkan tidak akan mendapatkan pendapatan. Namun disisi lain, tetap harus ada kewajiban pelaku usaha yang harus dibayarkan seperti gaji karyawan, listrik dan lain-lain. Jika hal ini dipaksakan tentu konsekuensinya adalah pelaku usaha akan jatuh pailit sehingga pelaku usaha membutuhkan resktrukturisasi. Kemudian Rekstrukturisasi bisa dilakukan secara bilateral di luar Pengadilan dan bisa melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Selanjutnya berdasarkan catatan kami salah satu Pengadilan Niaga yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jumlah perkara PKPU pada tahun 2020 sejumlah 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) perkara dan pada tahun 2021 kami mencatat 303 (tiga ratus tiga) perkara. Kemudian setahun belakangan ini kami mencatat debitor atau perusahaan yang sudah mengajukan PKPU bergerak di bidang property, koperasi, asuransi dan lain-lain yang melibatkan banyaknya kreditor, dan mereka semua hadir dalam sidang-sidang ataupun rapat-rapat kreditor. Dengan demikian, hal ini menjadi dilemma karena di satu sisi resktrukturisasi harus tetap dijalan namun disisi lain penyebaran Covid-19 ini sudah sangat mengkhawatirkan. 

Dalam webinar ini kami akan membahas seputar tentang
Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Online di Era Pandemi yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Bapak Alfin Sulaiman, S.H.,M.H., Bapak Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan Bapak GP Aji Wijaya, S.H.

Seluruh pertanyaan dalam diskusi webinar ini telah kami catat dan kami jawab dalam video dibawah ini. Silakan click link untuk dapat mengakses video webinar kami.

1. Sebagai praktisi hukum yang banyak menangani perkara restrukturisasi, bagaimana dampak pandemi terhadap perekonomian dan usaha di Indonesia? 
https://drive.google.com/file/d/1yhfl4XJvz31Wec1ObWXEc_8dDZrbsFrR/view?usp=sharing

2. Pada tahun 2020 kemarin banyak perusahaan seperti mall, toko yang dimana cashflow perusahaan tersebut berhenti sedangkan perusahaan tersebut memiliki kewajiban terhadap bank mapun karyawan, maka salah satu yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan resktrukturisasi baik secara bilateral ataupun PKPU, menurut Bapak Aji Wijaya apa keuntung dan kelebihan secara bilateral maupun PKPU?
https://drive.google.com/drive/folders/1tM3vq9ql4EbDU1HCwyOEDWUMHQ_U89g5?usp=sharing

3. Tren PKPU di Pengadilan Niaga itu sangat banyak sekali selama pandemi Covid-19, di Pengadilan Niaga lebih banyak bergerak dibidang apa?
https://drive.google.com/drive/folders/12UpuTlge67UsBqmaGquguA3Qw_-iBHNz?usp=sharing 

4. Ketika Majelis Hakim tidak setuju untuk memutuskan PKPU, apakah ini akan berdampak negative untuk perusahaan ketika harus tetap menjalankan usahanya seperti sedia kala tanpa resktrukturisasi utang?

https://drive.google.com/drive/folders/12V-SR0Wym7T7zeK7D0YAkpt55zGT0G1G?usp=sharing

5. Seberapa efektif persidangan online dibandingkan proses sidang biasa yang dilakukan secara offline?
https://drive.google.com/drive/folders/1GKzxpSe9dUmZWnP4o6gEJM3wsFjs20qg?usp=sharing

6. Ada perusahaan sebelum pandemic Covid-19 dia sudah melakukan proses PKPU dan sudah mencapai homologasi/perdamaian, namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah tertuang di proposal perdamaian, maka apakah bisa melakukan permohonan PKPU kedua terkait hal ini?
https://drive.google.com/drive/folders/1udzQTyEv3D4VTxxp7XEjMc9PAs1bN66m?usp=sharing

7. Apakah tidak bisa dikesampingkan karna pandemic ini termasuk force marjure apakah tidak dapat dikesampingkan?
https://drive.google.com/drive/folders/1c_BZOQFVCNH-hDw0ILhP_dyt4B1YecTt?usp=sharing

8. Apakah pengajuan pkpu di era pandemic ini efektif?
https://drive.google.com/drive/folders/17klylKg9gqm00vWQ5OP6EJNqrJixJHox?usp=sharing 


9. Pada saat melakukan pengurusan di masa era pandemic, apakah ada tantangan dan hambatan untuk proses pkpu secara offline?
https://drive.google.com/drive/folders/17klylKg9gqm00vWQ5OP6EJNqrJixJHox?usp=sharing

10. Kami mencatat terdapat peraturan lain yang khusus misalnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang Sidang Online untuk kasus-kasus Pidana , apakah dibutuhkan instrument tersendiri yang khusus mengatur proses PKPU ini ?
https://drive.google.com/drive/folders/1tuG5uchd2X-ILf-7dleh8e_lLjvQA9w5?usp=sharing 

11. Dengan memperhatikan pasal 85 jo 90 undang-undang kepailitan dan PKPU siapakah yang seharusnya atau sebaiknya bertindak sebagai  host atau penyelenggara dalam setiap rapat kreditor online apakah Tim Pengurus atau Hakim Pengawas atau Pengadilan, karena dalam praktek Tim pengurus yang bertindak sebagai penyelenggara dan bahkan memberikan pembatasan atas pihak yang dapat bergabung dalam rapat tersebut?
https://drive.google.com/drive/folders/1-fHaVw5ipKSlX-gMoiucc4YZR6K7Hk5G?usp=sharing 

12. Bagaimana tanggapan dari Kolektibilitas Debitor PKPU selama pandemic Covid-19, dan apakah ada upaya yang bisa dilakukan kemudian apakah ojk berwenang untuk membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang mengingat undang-undang kepailitan melarang Debitor untuk membayar utang selama masa PKPU berlangsung?
https://drive.google.com/drive/folders/13Y-PPTuG6b8ewCMa2l8b9osAgtK9wrwZ?usp=sharing 

13. Apakah Hakim Pengawas dapat memberikan penetapan terkait dengan, supaya dapat meyakinkan kembali kepada para bank ketika harus berhubungan dengan OJK adanya dasar dari Pengadilan Niaga?
https://drive.google.com/drive/folders/1bjJUBfpmbVMlBn447StVPnAQvQVTmJ-J?usp=sharing 

14. Selaku ketua RICI bagaimana peran RICI dalam menyikapi mekanisme PKPU Online?

https://drive.google.com/drive/folders/1nJh2z7HenSrOcA9OyW44HATRAE4xRG49?usp=sharing