IND 
Bisnis, JAKARTA - PT Mitra Buana Komputindo boleh sedikit bernapas lega setelah diberikan kesempatan memperbaiki proposal perdamaiannya selama 100 hari ke depan. Pengurus PKPU Mitra Buana Komputindo (debitur) Martin Patrick Nagel mengatakan, perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang selama 100 hari itu diberikan kepada debitur untuk menjajaki kerja sama dengan investor baru.
"Spirit perdamaian dari kreditur sangat tinggi supaya MBK [Mitra Buana Komputindo] bisa berakhir sehingga debitur diberikan kesempatan merevisi proposalnya," kata Martin kepada Bisnis, Rabu (18/9).
Dia menjelaskan kreditur berharap debitur dapat memperbaiki proposal perdamaian secara serius karena bisnisnya masih prospektif. Selain itu, kata Martin, MBK sebagai perusahaan teknologi informasi memiliki kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar lainnya. "Bisnisnya MBK masih sangat bagus, kliennya perusahaan besar," kata Martin.
Sebelum diberikan perpanjangan waktu 100 hari, MBK menggenggam utang sebanyak Rp394 miliar, yang terdiri dari Rp182 miliar kepada kreditur konkuren dan Rp212 miliar kepada kreditur separatis. PKPU MBK bermula dari permohonan yang diajukan oleh PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia dan PT Synnex Metrodata Indonesia, yang masing-masing membawa tagihan sebanyak Rp14,77 miliar dan Rp6,88 miliar. Permohonan PKPU tersebut dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara No. 95/PPdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst pada 25 April 2019.
Dalam petitum yang dikutip dari sistem informasi penelurusan perkara PN Jakarta Pusat, utang kepada pemohon I terdiri dari lima invoice dan telah jatuh tempo. Sementara itu, utang kepada pemohon II terbukti dengan adanya dua invoice dan telah jatuh tempo pada 2018. Dari lamannya, MBK merupakan perusahaan sistem integrator yang menyediakan solusi teknologi informasi untuk pelanggan bisnis inti.
Perusahaan yang berdiri 9 tahun lalu ini, menyediakan kebutuhan infrastruktur TI, sistem informasi, keamanan dan solusi manajemen perangkat TI.
Sumber: Bisnis Indonesia
"Spirit perdamaian dari kreditur sangat tinggi supaya MBK [Mitra Buana Komputindo] bisa berakhir sehingga debitur diberikan kesempatan merevisi proposalnya," kata Martin kepada Bisnis, Rabu (18/9).
Dia menjelaskan kreditur berharap debitur dapat memperbaiki proposal perdamaian secara serius karena bisnisnya masih prospektif. Selain itu, kata Martin, MBK sebagai perusahaan teknologi informasi memiliki kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar lainnya. "Bisnisnya MBK masih sangat bagus, kliennya perusahaan besar," kata Martin.
Sebelum diberikan perpanjangan waktu 100 hari, MBK menggenggam utang sebanyak Rp394 miliar, yang terdiri dari Rp182 miliar kepada kreditur konkuren dan Rp212 miliar kepada kreditur separatis. PKPU MBK bermula dari permohonan yang diajukan oleh PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia dan PT Synnex Metrodata Indonesia, yang masing-masing membawa tagihan sebanyak Rp14,77 miliar dan Rp6,88 miliar. Permohonan PKPU tersebut dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara No. 95/PPdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst pada 25 April 2019.
Dalam petitum yang dikutip dari sistem informasi penelurusan perkara PN Jakarta Pusat, utang kepada pemohon I terdiri dari lima invoice dan telah jatuh tempo. Sementara itu, utang kepada pemohon II terbukti dengan adanya dua invoice dan telah jatuh tempo pada 2018. Dari lamannya, MBK merupakan perusahaan sistem integrator yang menyediakan solusi teknologi informasi untuk pelanggan bisnis inti.
Perusahaan yang berdiri 9 tahun lalu ini, menyediakan kebutuhan infrastruktur TI, sistem informasi, keamanan dan solusi manajemen perangkat TI.
Sumber: Bisnis Indonesia